Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2018 diketahui bahwa terdapat 3.320.020 Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar di DJP, dimana 1.451.512 merupakan Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan PPh. Dari jumlah WP Badan Wajib SPT tersebut, diketahui bahwa rasio kepatuhan hanya sebesar 58,86% WP atau sejumlah 854.354 WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh ke DJP pada tahun pajak tersebut.

Kondisi ini sangat berbeda dengan data Laporan Kegiatan Usaha yang dilaporkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) setiap tahunnya, dimana hanya terdapat 38.907 perusahaan yang di audit untuk Laporan Keuangan (LK) Tahun 2018.

Kalau kita lihat data per tahun 2020 pasti jauh lebih banyak lagi, saat ini 1.429 orang, tentunya jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang wajib di audit. Jika 3.320.020 Wajib Pajak (WP) Badan di wajibkan Audit oleh pemerintah maka 1 orang Akuntan Publik akan mengaudit sekitar 2.323 WP, ini angka yang mustahil bisa dilakukan maka melihat kondisi ini Pertumbuhan Akuntan Publik di Indonesia harus dipercepat. Pemerintah seharusnya mulai menyadari IAPI sebagai Organisasi Tunggal Memberikan Rekomendasi izin Akuntan Publik kepada PPPK Kementrian Keuangan telah gagal membuat pertumbuhan signifikan Akuntan Publik di Indonesia terlihat kurun waktu tahun 2018 sd 2020 hanya terdapat 34 orang jumlah penambahan AP.

Maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan revisi UU No.5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan mencabut pasal yang menyebutkan Organisasi Tunggal yang merujuk pada IAPI secara defenitif yang dapat melaksanakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik dan memberikan Rekomendasi Izin Akuntan Publik kepada PPPK Kemenkeu. Pemerintah sudah harus membuat era terbuka pada Akuntan Publik tumbuhnya organisasi baru lebih banyak sehingga profesi ini cepat berkembang seperti profesi Hukum saat ini.

By papi

PAPI berdiri pada Tanggal 1 Januari 2021 sesuai anggaran Dasar dan dikukuh pada tanggal 8 Februari 2021 di hadapan Notaris Seruni Widyawati,SH.,MKN dengan keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000217-AH.01.22 Tahun 2021. VISI Turut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melalui Akuntan Yang Beretika, Profesional, Berkompetensi Dan Berwawasan Kebangsaan Yang Mendunia MISI Menjadi Akuntan Yang Beretika, Profesional, Berkompetensi dan Berwawasan yang mendunia dengan Berasaskan Pancasila dan Berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.